No	Judul	Akses Informasi
1	Alamat SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
2	Visi dan Misi SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
3	Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Akses
4	Struktur Organisasi SMKN 1 Lubuk Sikaping	Akses
5	Ruang Lingkup Kegiatan	Akses
6	Profil Pimpinan SMKN 1 Lubuk Sikaping	Akses
7	Media Sosial SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
8	Profil SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
9	Peta Jalan Pengembangan SMK	Akses
10	Rapor Mutu Tahun 2021	Akses
11	Laporan Keuangan 2021 (Audit)	Akses
11	Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Akses

tersedia setiap saat

No	Judul	Akses Informasi
1	Surat Keputusan Tata Tertib SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
2	Rencana Strategis Pengembangan Sekolah (Peta Jalan Pengembangan SMK)	Akses
3	Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) 2021/2022	Akses
4	Rekapitulasi Kartu Inventasi Barang dan Jasa (KIB)	Akses
5	Statistik Kepegawaian SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
6	Data Statistik Keungan SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	Akses
7	Pedoman Pengelolaan Administrasi Surat Masuk	Akses
8	Pedoman Pengajuan Cuti Guru/Pegawai SMKN 1 Lubuk Sikaping	Akses

informasi dikecualikan

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu	Keterangan
1	Proses hingga keputusan hukuman disiplin pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan hanya untuk tindak lanjut kepada pejabat atasan kepegawaian
2	Hak akses data personal pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan
3	Nomor HP dan Telp Pribadi Pegawai/Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan
4	Kondisi keuangan pegawai, aset, pendidikan, pendapatan dan rekening bank guru/pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan
5	Ijazah/Transkrip nilai guru/Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan
6	Berkas pendapatan kenaiakan gaji berkala pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis yang bersangkutan
7	Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Data Identitas Penerima Beasiswa Kurang Mampu	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	Bukti Penanganan Kasus Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10	Berkas Absensi dan Cuti Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11	Riwayat, kondisi, & perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis pegawai dan anggota keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 2	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Catatan yang menyangkut pribadi seseorang (pegawai & peserta didik) yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal, misal: 1) Nilai akademik peserta didik, 2) Biodata dan data permasalahan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13	Berkas Hasil Uji Kompetensi Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14	Berkas Penanganan Kasus Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15	Data Kemajuan dan Hasil Belajar Siswa	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16	Lembar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Data dan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
17	lembar Penilaian DP3	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Data dan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
18	Berkas Hasil Diklat Siswa/ Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Data dan informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19	Hasil evaluasi terkait dengan kinerja, kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
20	Dokumen Penelahaan Informasi Jabatan (Anjab, Peta Jabatan, Perhitungan Kebutuhan Pegawai)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Dapat dibuka setelah mendapat pesetujuan/ pertidaksetujuan	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan dari pimpinan
21	Berkas Penetapan Angka Kredit Guru	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
22	Berkas Kenaikan Pangkat Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
23	Dokumen Faktor Jabatan (Grading) Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau dapat diberikan oleh pimpinan berdasarkan kepentingan organisasi
24	Daftar Urut Kepangkatan Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau dapat diberikan oleh pimpinan berdasarkan kepentingan organisasi
25	Proses penilaian penerimaan dan biodata calon peserta didik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 butir h poin 5	Kegiatan menyangkut pribadi seseorang terkait dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
26	Berkas Identitas pegawai (Karpeg, Karis/ Karsu, Taspen, BPJS)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 butir h poin 1	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, atau dapat diberikan oleh pimpinan berdasarkan kepentingan organisasi
27	Data Identitas Siswa, Pembina dan Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler, Pegawai dan Siswa yang sedang Magang Industri, Siswa yang sedang Mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 butir h poin 5	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Permanen
28	Berkas dan Konsep Pengembangan Unit Produksi dan Teaching Factory	UU No. 14 Tahun 2008, butir b	Mendapat perlindungan karena informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pimpinan
29	Isi perjanjian lisensi hasil litbang yang telah dipatenkan	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 9	Mencegah kemungkinan timbulnya persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pemilik lisensi
30	Hasil penelitian yang masih dalam proses perolehan HKI	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3 ayat 1;	Apabila informasi disampaikan kepada masyarakat sebelum diperoleh tanggal penerimaan permohonan paten (filing date) maka pengajuan paten atau desain industry dapat ditolak karena tidak baru	Sejak inventor memperoleh innvensinya sampai diajukan permohonannya, sehingga diperoleh tanggal penerimaan permohonan	Menjaga kerahasiaan karena azas konstitutif dan Fisrt to file serat azas kebaruan
31	laporan Hasil Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3
32	Pedoman Integrasi	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3
33	Isi Skema Uji Kompetensi Siswa	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3
34	Buku 1, 2, 3 dan 4	UU No. 14 Tahun 2008, butir b
34	Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	UU No. 14 Tahun 2008, butir b
36	Berkas Akreditasi Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008, butir b
37	Portofokio Adiwiyata Mandiri	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 3
38	Hasil assesment lembaga penilaian keseusaian di lingkungan Kementerian Perindutsrian	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 butir 3	Informasi bersifat rahasia bila informasi tersebut hanya diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
39	Materi Uji Kompetensi Siswa	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 4	Informasi bersifat rahasia bila informasi tersebut hanya diketahui pihak tertentu, jika informasi diketahui oleh publik maka menyebabkan tidak valid hasil uji kompetesni	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pemilik lisensi
40	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Informasi bersifat rahasia karena bila informasi tersebut diketahui publik dapat menghambat pencapaian target kinerja	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pemilik lisensi
41	Petunjuk Operasional kerja (POK)	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Informasi bersifat rahasia karena bila informasi tersebut diketahui publik dapat menghambat penncapaian target kinerja	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pemilik lisensi
42	Berkas Hasil Verifikasi Kelayakan TUK untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 4	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Dokumen perusahaan yang menjadi pelanggan Unit Pelaksana Teknis	UU No. 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Permanen	Informasi bisa diperoleh apabila memperoleh izin dari perusahaan yang bersangkutan
44	Data analisa, hail uji/kalibrasi, konsultasi dan hasil survey bersifat rahasia, baik dari perorangan maupun dari perusahan (badan)	UU No. 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang Pasal 2	Mencegah kemungkinan persaingan tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan dengan persetujuan dari pemilik lisensi
45	Informasi lengkap profil sekolah	UU No. 14 Tahun 2006 Pasal 17 butir h poin3	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi khususnya kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Permanen	Informasi dapat diberikan apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
46	Dokumen penawaran lelang	UU No. 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang Pasal 3 butir 2;	Informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dapat diketahui secara umum oleh masyarakat	Permanen	–
47	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tahap I, II atau PHO tahap I, II	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang Pasal 3 ayat 1	Informasi tersebut dapat diketahui pihak tertentu (pesaing/pihak tertentu)	Tahun berjalan (hingga berakhir proses pekerjaan)	Dapat dibuka setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan
48	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang Pasal 3 ayat 3	Informasi bernilai ekonomi bila sifat kerahasiannya informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial	Tahun berjalan (hingga berakhir proses pekerjaan)	Dapat dibuka setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan
49	Copy/salinan SK Pengangkatan Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen	–
50	Copy/salinan SK Pengangkatan Kasubbag Tata Usaha	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen	–
51	Copy/salinan SK pengangkatan PPK dan Pokja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen	Dapat diberikan bila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis
52	Copy/salinan total HPS berserta rincian Daftar Kuantitas dan harga masing-masing pekerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Tahun berjalan (hingga berakhir proses pekerjaan)	Dapat dibuka setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan
53	Copy/salinan spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PPK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan bila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis
54	Copy/salinan dokumen penawaran perusahaan yang telah memenangkan pelelangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan bila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis
55	Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak berserta lampirannya yang meliputi copy/salinan program mutu dan copy/salinan organisasi kerja	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 3 ayat 2	Informasi bersifat rahasia karena hanya diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat	Permanen	Dapat dibuka setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan
56	Copy/salinan kontrak dari masing- masing pekerjaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Ayat 3 huruf b	Informasi terkait kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen	Dapat dibuka setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan
57	laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	informasi menjadi terbuka setelah pengesahan dari auditor/ lembaga keuangan	–
58	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi	Dapat dipublikasi setelah pemeriksaan	Dapat dibuka atas persetujuan auditor – Dapat diberikan setelah dibuka dengan mempertimbangan azas kepentingan pemohon informasi
58	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Uang Kegiatan
59	laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
62	Buku Kas Umum
63	Laporan Kegiatan
64	Dokumen BMN tertutup	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi karena data masih memungkinkan untuk berubah	Dapat dipublikasi setelah pemeriksaan	Dapat dibuka atas persetujuan auditor- Dapat diberikan setelah dibuka dengan mempertimbangan azas kepentingan pemohon informasi
65	Berkas Rekonsiliasi
66	Sertifikat Kepemilikan Tanah	UU No. 14 Tahun 2008, huruf h butir 3	Informasi bersifat rahasia, apabila dibuka dapat mengungkapkan data pribadi organisasi	Permanen
67	Buku dan Surat Kepemilikan Kendaraan Dinas	UU No. 14 Tahun 2008, huruf h butir 3	Informasi bersifat rahasia, apabila dibuka dapat mengungkapkan data pribadi organisasi	Permanen
68	Persediaan Peralatan dan Bahan Praktik di Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008, huruf h butir 3	Informasi bersifat rahasia, apabila dibuka dapat mengungkapkan data pribadi organisasi	Permanen
69	Draf/ Proses/ data penaganan khusus industri baik berupa khasus sadidumping, subsidi dan	UU No. 14 tahun 2008: pasal 17 huruf i	Data dan informasi sewaktu waktu dapat berubah sehingga perlu dirahasiakan	Hingga laporan final diterbitkan
70	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (Personal)	UU No. 14 Tahun 2008, huruf h butir 4	Informasi bersifat rahasia, apabila dibuka dapat mengungkapkan data pribadi	Permanen
71	Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Informasi dikecualikan, karena masih memungkin terjadi perubahan sewaktu-waktu	Permanen
72	Draf dokuemn MoU kerjasama industri dalam dan luar negeri/ rancangan	UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; pasal 30 ayat (1)	Apabila disampaikan kepada masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan kesimpangsiuran informasi	Hingga diterbitkan MoU
73	Dokumen milik lembaga sertifikasi	UU No. 14 tahun 2008: pasal 17 huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	permanen	harus mendapatizin atau persetujuan dari pemilik dokumen
74	Dokumen perusahaan yang mengusulkan dan masuk dalam daftar Objek Vital Nasional Industri (OVNI)	UU No. 14 tahun 2008: pasal 17 huruf b	Apabila informasi dibuka kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	permanen	Informasi dapat dibuka oleh aparat penegak hukum bila terkait perkara pidana di pengadilan
75	Dokumen Izin Mendidikan Bangunan (IMB)	UU No. 14 tahun 2008: pasal 17 huruf h, butir 3	Informasi dikecualikan, karena masih memungkin terjadi perubahan sewaktu-waktu	Permanen	–
76	Hasil review pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) R.I dan inspektorat jenderal Kementerian Perindustrian	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Merupakan bagian-bagian dari perbaikan internal kantor	Sampai berakhirnya tahun anggaran	Rahasia negara
77	Data rencana lokasi pengembangan kawasan Sekolah atas prakarsa pemerintah	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf e	Mencegah kemungkinan ketidak stabilan harga lahan kawasan industri	hingga izin usaha kawasan industri terbaik	–
78	Laporan hasil audit reviu, laporan	UU No. 14 pasal 17	Memorandum atau surat	Dapat diberikas	–
79	monitoring tindak lanjut, laporan penelitian audit terhadap pelanggaran	tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas	atas persetujuan menteri	–
80	Hasil Audit Eksternal	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatir akan terjadi persaingan tidak sehat	Permanen	–
81	Daftar dan hasil temuan internal (Audit Internal)	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatir akan terjadi persaingan tidak sehat	Permanen	Dapat diberikan atas persetujuan menteri/ putusan komisi informasi/pengadilan
82	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatir dapat menghambat kinerja karena kesimpang siuran persepsi	Permanen	–
83	Notulen Rapat	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatir dapat menghambat kinerja karena kesimpang siuran persepsi	Permanen	–
84	Dokumen penanganan perkara	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Apabila disampaikan akan menghambat proses penegakan hukum	Permanen	Dapat diberikan atas persetujuan menteri/ putusan komisi informasi/pengadilan
85	Berkas Customer Complaint	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatirkan menimbulkan pesepsi negatif dari masyarakat	Permanen	–
86	Laporan Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Jika dipubliskan, dikhawatirkan menimbulkan pesepsi negatif dari masyarakat	Permanen	–
87	Alat/ Dokumen bukti khasus pelanggaran	UU No. 14 pasal 17 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Apabila disampaikan akan menghambat proses penegakan hukum	Permanen	Dapat diberikan atas persetujuan menteri/ putusan komisi informasi/pengadilan
88	Sistem keamanan elektronik badan publik 1)Konvigurasi data center, 2) Manajemen Database, 3) bandwith Manajemen, 4) Internet Protocol (IP) Address Private dan Lokasi Server, 5) Kode Akses Elektronik	PP No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 22 ayat 1	Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusuri suatu informasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	permanen	Boleh diminta atau dibuka, apabila digunakan untuk keperluan pengawasan dan penyelesaian sengketa, dll
89	Rancangan peraturan perundang undangan yang sedang disusun	U No. 14 pasal 17 tahun 2008 ; pasal 17 huruf i	Data dan informasi masih dalam bentuk konsep yang sewaktu waktu bisa berubah	Hingga diterbitkan menjadi/ permen/kepmen/perdirjen/perse kjen	–
90	Draf/proses/data penyelesaian kasus/perkara pemasalahan hukum yang terkait SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping	U No. 14 pasal 17 tahun 2008 ; pasal 17 huruf h	Data dan informasi publik, yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	permanen	–